Bukan Masyarakatnya, tapi Pemerintahnya Yang Bermasalah

Sebelum memulai saya memohon maaf jika saya menulis opini ini dari sisi kiri dan terkesan skeptis, karena saya ada di sayap kiri pemerintahan Indonesia. Tapi saya harus menuliskan yang sejujurnya.

Isu kenaikan BBM memang marak belakangan ini, seolah pemerintah belum puas menyengsarakan rakyat demi kepentingannya.  Dampaknya tidak perlu dipertanyakan lagi, hal ini akan semakin mencekik keadaan finansial masyarakat Indonesia. Bagi pejabat-pejabat pemerintah tentu mereka hanya bisa berkoar-koar mengenai teorema ekonomi yang memaksa pemerintah menaikkan harga minyak bumi, tanpa mereka perduli perasaan rakyat kecil. Karena itu menurut saya tidak ada yang salah dengan tindakan protes masyarakat yang begitu hebat demi mempertahankan keberlangsungan hidupnya tanpa perduli teorema-teorema yang dikemukakan para elit politik, adil bukan? Dinaikkan atau tidak, pada akhirnya tetap bukan demi ‘kebaikan masyarakat indonesia’, tapi demi ‘kemakmuran pemerintah’.

Sekarang mari kita coba cerna. Rasanya pemerintah baru kemarin mencanangkan rencana pembangunan gedung baru DPR yang begitu mewah dengan fasilitas ruang spa dan kolam renang (kantor macam apa itu?), diperkirakan akan memakan anggaran Rp 1,164 triliyun. Jelas rencana ini ditolak mentah-mentah dan diprotes masyarakat, tentu sangat tidak etis bersenang-senang ditengah-tengah badai krisis yang menimpa rakyat Indonesia. Saat saya buka alamat web  http://www.dpr.go.id/id/sosialisasi-gedung/kronologi untuk mengetahui kejelasannya, saya tergelitik membaca poin nomor 3 yang berbunyi “Saat ini tiap anggota DPR RI di Gedung Nusantara I menempati ruang seluas +-32m² diisi 1 anggota, 1 sekretaris, dan 2 staf ahli. Kondisi ini dianggap tidak optimal untuk kinerja dewan”. Apakah mereka (para penghuni gedung DPR) itu sadar bahwa ada 194 ribu sekolah rusak di indonesia, dimana puluhan anak harus belajar di satu kelas yang rusak parah dan -tentunya- tidak mencapai 32 m² per kelas besarnya. Sekarang sudahkah tampak egoisme pemerintah?

Tentunya masyarakat menolak dengan tegas ide gila memperbaharui gedung DPR dengan alasan dan anggaran yang tidak jelas itu. Meski ditolak, tetap saja ada Rp 800 milyar anggaran pembangunan gedung DPR yang tidak kembali ke kas negara. Dan begitu rencana ditolak, mulai muncul permintaan anggaran-anggaran konyol, seperti untuk renovasi toilet DPR dengan anggaran Rp 2 Milyar untuk 220 toilet di gedung DPR. Bisa bayangkan toilet macam apa yang dalam renovasinya menelan biaya hingga Rp 9 juta per toilet? Mungkin masuk akal bila dilengkapi dengan jacuzzi dan tukang pijit plus-plus eksklusif di dalamnya.

Kaget? Belum selesai masyarakat syok atas ketidakpekaan pemerintah akan kesusahan rakyatnya, tiba-tiba gedung rapat anggaran DPR dikabarkan telah selesai direnovasi dengan anggaran Rp 20 Milyar. Secara lebih lengkapnya sekretariat jendral DPR sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp 800 Milyar untuk biaya perawatan gedung DPR, namun badan anggaran hanya menyetujui Rp 500 Milyar, termasuk perbaikan gedung rapat anggaran –yang sebenarnya masih sangat layak pakai dan tidak perlu direnovasi- itu.

Sekarang pemerintah Indonesia, sebuah negara penghasil minyak bumi yang sangat besar dan memiliki perusahaan pengolah minyak bumi besar bernama Pertamina, mengaku tidak dapat lagi menanggung subsidi rakyat untuk minyak bumi. Yang saya herankan adalah, bukankah SDA minyak bumi yang menghasilkan adalah tanah Indonesia dan Pertamina sendiri yang mengolahnya, tapi mengapa harus ikut harga minyak mentah dunia? Baru sadarkah anda, bahwa Indonesia masih mengimpor minyak bumi, sumber daya alam yang melimpah di indonesia, dari negara lain dan mengekspor minyak bumi kualitas tinggi dari indonesia ke negara lain. Janggal bukan? Itulah liciknya permainan politik. Masyarakat Indonesia cuma menerima sisa-sisa untuk hasil bumi dan hasil keringat mereka, sisanya ada di kantung para pejabat.

Lantas untuk apa subsidi BBM direncanakan akan ditarik, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menutupi kerugian badan anggaran atas perilaku anggota DPRnya yang banyak menghabiskan kas negara. Menutupi kerugian atas Gayus dan teman-teman seperjuangannya, menutupi kehausan para pejabat akan kesenangan mereka study banding (baca: bersenang-senang) ke luar negeri, dan menutupi perilaku para elit politik yang menguras anggaran dengan korupsinya. Jadi pikirkan kembali, dengan tindakan ‘menarik subsidi BBM’dimana sisi baiknya bagi masyarakat indonesia? Masyarakat Indonesia tetap akan menanggung hutang negara yang terus bertambah atas perbuatan para elit politik yang gemar meminjam uang dan mengemis ke negara tetangga.

Indonesia menobatkan diri sebagai negara demokratis, pemerintahan di tangan rakyat dan dipertanggung jawabkan ke rakyat. Itu berarti seharusnya rakyatlah yang menjadi atasan para pemerintah, bukan rakyat yang justru ditindas. Urusan mengatur kelangsungan anggaran negara, kita –rakyat Indonesia- sebagai atasan- telah mengamanatkannya kepada pemerintah. Jika ada hal-hal yang salah perhitungan mengenai anggaran hingga pemerintah merugi, jangan salahkan kami para rakyat, itu tanggung jawab pemerintah. Dan sudah sepatutnya merekalah yang repot, pantas dipersalahkan dan dituntut untuk menawarkan solusi untuk memperbaiki kecerobohannya tanpa mengorbankan kami, rakyat Indonesia. Meski ini masih impian, tapi sudah sepatutnya para elit politik dan pemerintah yang berkorban menguras anggaran hidupnya demi kelangsungan hidup rakyatnya, bukan malah sebaliknya. Permasalahannya, tidak pernah ada sejarahnya para pejabat di pemerintahan mau berhenti hidup foya-foya di saat rakyatnya menjerit menderita. Jadi selama itu tidak dihentikan, saya tidak akan berhenti berada di sayap kiri pemerintahan.


Sumber :
http://www.tribunnews.com/2012/01/05/anggaran-toilet-rp-2-miliar-baru-pagu
http://www.dpr.go.id/id/sosialisasi-gedung/kronologi
http://wahw33d.blogspot.com/2012/01/anggaran-renovasi-gedung-dpr-capai-rp.html
http://www.jubilee-jkt.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=925:jumlah-sekolah-rusak-mencapai-194-ribu&catid=113:morat-marit-infrastruktur-pendidikan&Itemid=164